Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia adalah negara ke 60 yang menjadi anggota PBB yang sebelumnya sempat keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1950 dan kembali pada tanggal 28 September 1966. Sejak memerdekakan diri tentu Indonesia tidak lepas dari bantuan PBB yang begitu besar sehingga memiliki keterkatan yang kuat.Pada Agresi Militer I Belanda,PBB membentuk Komisi Tiga Negara dimana usaha tersebut akhirnya mengadakan Perjanjian Renville.Begitu juga hal nya pada Agresi Militer Belanda II yang mengupayakan agar terjadi Perundingan Roem-Royen dengan membentuk United Nations Commisions for Indonesia (UNCI).Hingga proses penyelesaian kasus Irian Jaya dengan Belanda,PBB tetap memberikan dukungan agar Indonesia mampu menjadi negara yang merdeka dan berdaulat,dimana penyelesaian sengketa berakhir melalui Sidang Umum PBB ke-24 pada tanggal 19 November 2014.Maka menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia untuk berperan aktif sebagai anggota PBB untuk menjadi negara siap membantu setiap misi yang dijalankan PBB.Hal ini mengingat peran PBB kepada Indonesia selama proses pengukuhan kedaulatan.

ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota negara Thailand yang diprakarsai oleh lima Menteri Luar Negeri berikut ini.

a. Indonesia  : Adam Malik
b. Malaysia    : Tun Abdul Razak
c. Thailand     : Thanat Khoman
d. Filipina       : Narcisco Ramos
e. Singapura : S. Rajaratnam

Terbentuknya ASEAN ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Organisasi ASEAN pada awalnya menghindari kerja sama dalam bidang militer dan politik.asean mempuanyai banyak tujuan berikut penjelasannya dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana bentuk diplomasi Indonesia di PBB ?

b. Apa saja wujud aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB ?

c. Bagaimana bentuk kontribusi Indonesia kepada Dewan HAM PBB

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk kerjasama diplomatis yang telah dilakukan Indonesia sebagai anggota PBB

2. Agar pembaca mengetahui apa saja peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia

3. Untuk mengetahui peran Indonesia di Dewan HAM

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bentuk Diplomasi Indonesia kepada PBB

Indonesia dalam melaksanakan diplomasi kepada PBB,tentu akan mengirim Wakil Tetap nya yang akan mengurus peran Indonesia sebagai anggota PBB.berikut adalah nama-nama Wakil Tetap RI untuk PBB;

No.	Nama	Dari	Sampai
1.	Lambertus Nicodemus Palar	1950	1953
2.	Sudjarwo Tjondronegoro	1953	1957
3.	Ali Sastroamidjojo	1957	1960
4.	Soekardjo Wirjopranoto	1960	1962
5.	Lambertus Nicodemus Palar	1962	1965
6.	Dr. H. Roeslan Abdulgani	1967	1971
7.	Yoga Soegomo	1971	1974
8.	Khaidir Anwar Sani	1974	1979
9.	Abdullah Kamil	1979	1982
10.	Ali Alatas	1982	1988
11.	Nana Sutresna	1988	1992
12.	Nugroho Wisnumurti	1992	1997
13.	Makarim Wibisono	1997	2001
14.	Makmur Widodo	2001	2004
15.	Rezlan Ishar Jenie	31 Maret 2004	28 April 2007
16.	Marty Natalegawa	5 September 2007	22 Oktober 2009
17.	Hasan Kleib	10 Agustus 2010	2011
18.	Desra Percaya	10 Februari 2012	Sekarang

B. Peran Indonesia dalam misi Menjaga Perdamaian Dunia

PBB mengadakan Peacekeeping operation/United Nations Peacekeeping Operation (UNPO) atau Misi Pemeliharaan Perdamain dimana dalam misi perdamaian tersebut meripakan wujud dalam rangka menjaga perdamaian serta keamanan internasional.Saat ini PBB tidak hanya menghadapi persoalan gencatan senjata namun juga turun aktif dalam menyelesaikan pertikaian internal dan perang saudara.

Indonesia yang ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan dunia tentu sebagai wujud implementasi Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni turut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak. Kredibilitas, profesionalisme serta peran dan partisipasi aktif Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB [1][1] .Indonesia selalu diberi kepercayaan penuh oleh PBB untuk mengirim personil militer,polisi dan sipil dalam menjalankan misi United Nations Peacekeeping Operation/MPP PBB,bahkan terhitung ±116,813 personil dari Indonesia.

Keterlibatan Indonesia dalam misi MPP PBB secara konteks internasional merupakan sebuah wujud kontribusi setiap negara untuk menjaga pertahanan perdamaian dunia,selain itu setiap negara dalam konteks nasional juga merupakan upaya negara untuk meningkat profesionalisme baik individu maupun organisasi.Dalam konteks strategis dan ekonomi,keterlibatan Indonesia dalam misi MPP PBB juga meningkatkan industri nasional dibidang pertahanan.

Keikutsertaan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957, dengan pengiriman satu batalyon infanteri untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah antara Israel dan Mesir, yang dikenal dengan nama Kontingen Garuda I /United Nation Emergency Force (KONGA-1/UNEF). Sejak saat itu, kontingen Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian PBB dinamakan Kontingen Garuda / KONGA. Beberapa penugasan ke luar negeri yang pernah dilaksanakan antara lain ke negara seperti:

Kongo pada tahun 1961 dan 1963, Vietnam pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975, Irak tahun 1989, Namibia tahun 1989, Kuwait tahun 1992, Kamboja tahun 1993, Somalia tahun 1993, Bosnia tahun 1993 dan tahun 1996, Macedonia tahun 1997, Slovania 1997, Kroasia 1995, Reblaka tahun 1997, Mozambik tahun 1994, Filipina tahun 1999, Tajikistan tahun 1998, Sieralion tahun 1999, Kongo tahun 2002 sampai dengan sekarang, Liberia tahun 2004 sampai dengan sekarang, Sudan tahun 2006 sampai dengan sekarang, Lebanon 2006 sampai dengan sekarang, Nepal tahun 2007 dan Unamed 2008.[2][2]

C. Peran Indonesia di Dewan HAM PBB

E9 , 22cIndonesia telah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak periode 2006-2007 dan periode 2007-2010 dan dilanjutkan pada periode 2011-2014.Indonesia terpilih pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pada tanggal 20 Mei 2011.

Indonesia merupakan founding member dari Dewan HAM PBB sejak dilakukan perubahan dari Komisi HAM PBB menjadi Dewan HAM PBB.Indonesia terus menujukkan eksistensinya sebagai negara yang melindungi dan mengakui ada Hak Asasi Manusia,dan hal tersebut telah mendap penghargaan dan respon positif dari PBB dan negara-negara lain.

Dewan HAM PBB yang dulunya merupakan Komisi Hak Asasi Manusia PBB (The Commission on Human Rights/CHR),dibentuk oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan bersidang setiap tahun (pada sidang enam mingguan yang diselenggarakan setiap musim semi di Jenewa) sejak itu.[3][3] Dengan perubahan menjadi Dewan HAM tentu membawa perubahan pada sistem yang ada,sehingga pemantauan kepada hak asasi manusia semakin efektif.

Dewan HAM baru saja mengadakan sidng sesi ke 17 yang dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 30 Mei-17 Juni 2011.Dalam sidang tersebut membahas serta mensahkan 27 rancangan resolusi (ranres) serta 2 keputusan.Ranres yang dibahasan dandisahkan merupakan ranres mengenai hak sipil dan politik dimana ranres tersebut diajukan oleh negara Barat sedangkan hak ekososbud merupakan ranres yang diajukan oleh negara-negara yang sedang berkembang.

Yang menjadi topik perhatian lain dalam sidang adalah pembentukan Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporation and Other Business Enterprises yang terdiri atas 5 orang pakar independen dengan memperhatikan keterwakilan wilayah untuk periode 3 tahun. WG tersebut akan dikukuhkan pada Sidang DHAM ke-18. DHAM juga menyepakati untuk memperpanjang mandat Working Group in Trafficking in Person, Especially Women and Children; Working Group on Independence of Judges and Lawyers; Working Group on the Right to Education; Working Group in Extrajudicial, Summary or Arbitrary Execution; dan Working Group on Human Rights and International Solidarity.[4][4]

D. Peran Indonesia pada Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB merupakan organ khusus yang dibuat PBB untuk menjamin terciptanya perdamaian dan keamana dunia.Dewan Keamanan diharapkan mampu untuk menjadi penegah sengketa dan juru damai dimana salah satu langkah yang diambil adalah melalui militer.

Peranan Dewan Keamanan sehubungan dengan BAB 7 Piagam Pasal 39 memberi kewenangan pada Dewan Keamanan untuk menentukan adanya satu tindakan yang membahayakan perdamain dan keamanan internasional.[5][5] Maka dari itu Dewan Keamanan harus menjalankan peranan nya dibantu oleh (1) Panitia Staf Militer (2) Panitia Peluncuran Senjata dan (3) Pasukan PBB.

Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamana PBB ini dinyatakan dalam bentuk umum pada Artikel 24 dari Piagam yang menyatakan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggota-anggotanya memberikan tanggung jawab kepada Dewan Keamanan.[6][6]

Setelah Konfrensi Tingkat Tinggi PBB pada tahun 2005 hal yang menjadi sangat penting terhadap Dewan Keamana PBB adalah demokratis dan representatif.Dalam hal ini Indonesia merasa perlu untuk menghapus realitas geopoliti serta tidak terwakilnya kawasan secara merata,maka dari itu usaha untuk meratakan kapabilitas setiap negara dalam organ DK PBB dirasa sebuah keharusan.

Pada putaran informal negotiations telah dibahas 5 (lima) persoalan kunci (key issues) reformasi DK sebagai berikut:

a. Categories of membership

b. Question of veto

c. Regional representation

d. Size of the enlarged Security Council and its working methods

e. The relationship between the Security Council and the General Assembly. [7][7]

Dalam upaya mereformasi Dewan Keamana PBB,Indonesia merasa penting untuk melakukan upaya reformasi secara komprehensip dan dilakukan secara keseluruhan.Indonesia telah meyampaikan secara tertulis kepada fasilitaror pada tanggal 13 Desember 2010,diantaranya adlah sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan Categories of Membership, Indonesia merasa perlu adanya pembahasan secara fundamental terhadap ketimpangan keterwakilan antar kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang serta major world constituencies dalam proposal peningkatan keanggotaan DK ke dalam dua kategori keanggotaan yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Indonesia menilai perlunya jalan tengah dengan mekanisme review danditentukan dari awal layak untuk dipertimbangkan sebagai jembatan berbagai perbedaan pandangan dalam hal peningkatan keanggotaan DK. Dengan memasukkan syarat mekanisme review tersebut Indonesia berharapkan akan mendapatkan dukungan politis dari berbagai pihak.

2) Penggunaan Hak veto pada akhirnya harus mendapat perhatian penuh lagi. Hal ini disebabkan karena anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto tidak mencerminkan realitas sistem internasional masa kini yang telah mengalami perubahan mendasar baik keterwakilan.

3) Mengenai Regional Representation, harus ada keseimbangan terhadap realitas geopolitik dan keterwakilan kawasan, dengan mempertimbangkan: ketidakseimbangan keterwakilan yang sangat besar untuk kawasan Asia dan Afrika; meningkatkan keterwakilan negara berkembang; dan perlunya keterwakilan yang lebih berimbang sebagai cerminan keberagaman dan pluralitas dari dunia dewasa ini.

4) Sehubungan Size of the Enlarged Security Council and Working Methods of the Security Council, Indonesia memandang pokok bahasan ini terkait erat dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas DK yang akan memperbesar akses dan memperdalam keterlibatan negara-negara non-DK dalam pembahasan dan proses kerja DK. Untuk mewujudkan hal tersebut,hal perlu ditingkatkan yaitu informasi, konsultasi dan kerja sama.

5) Mengingat hubungan anatar Dewan Keamana dan Majelis Umum PBB,Indonesia merasa perlu adanya penegasan kembali terhadap hubungan antara organ-organ PBB tersebt,sehingga antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum tidak akana saling mencampuri atau bertindak diluar wilayah atau kapasitasnya masing-masing.

E. Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-Negara ASEAN

Indonesia merupakan negara yang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga mempunyai peranan penting di lingkungan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN, seperti berikut ini.

1. Pemrakarsa Berdirinya ASEAN

Jumlah negara anggota ASEAN sekarang ini ada sepuluh negara. Dari sepuluh negara tersebut tidak semuanya berperan sebagai pendiri ASEAN. Pendiri ASEAN, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Negara anggota ASEAN yang tidak ikut sebagai pendiri, antara lain Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Ketika akan membentuk ASEAN, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dalam pertemuan di Bangkok. Menteri Luar Negeri Adam Malik pula yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN.

2. Tempat Penyelenggaraan KTT ASEAN

Sebagai Negara anggota ASEAN, pemerintah Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah pertemuan kepela pemerintah dan kepala Negara ASEAN. Pada bulan oktober 2003, Bali menjadi tempat pertemuan kepala Negara dan kepala pemerintahan ASEAN.

3. Ikut Serta dalam Menyelesaikan Masalah Kamboja

Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta. Pada waktu itu Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Pada tanggal 18 Maret 1970 ketika Pangeran Norodom Sihanouk berada di luar negeri, keponakannya yang bernama Pangeran Sisowath Sirik Matak bersama Lo Nol melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Sejak peristiwa tersebut terjadi perang
saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Keadaan Kamboja menjadi porak poranda, rakyatnya sangat menderita.

Melihat kejadian yang berlarut-larut di Kamboja tersebut, Indonesia berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berperang dengan cara mempertemukan mereka dalam suatu perundingan. Akhirnya, dibentuklah Jakarta Informal Meeting (JIM). Artinya, pertemuan tidak resmi yang diadakan di Jakarta tahun 1988. Pertemuan di Jakarta dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas sebagai penengah di antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan adanya pertemuan tersebut pihak-pihak yang bertikai bersepakat untuk melakukan perdamaian. Pertemuan di Jakarta itu kemudian ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya perundingan perdamaian di Paris, Perancis pada tahun 1989.

Kawasan Asia Tenggara terletak di daerah yang strategis dan ramai karena merupakan jalur lalu lintas internasional. Selain itu negara-negara di kawasan ini pada umumya memilki tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara selalumenjadi incaran negara-negara lain. Negara – negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Negara – negara di kawasan Asia Tenggara perlu mengadakan hubungan kerjasama untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang maju dan kuat. Hubungan kerjasama yang dilakukan meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, baik secara bilateral maupun multilateral.

ASEAN merupakan bentuk kerja sama multilateral negara-negara di kawasan Asia Teggara. Organisasi ini berdiri dalam upaya menggalang kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Teggara.

Tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara yaitu sebagai berikut:

1. Adam Malik (menteri bidang politik/menteri luar negeri Indonesia)

2. Tun Abdul Razak (wakil perdana menteri/menteri pembangunan nasional Malaysia)

3. S. Rajaratnam (menteri luar negeri Singapura)

4. Thanat Koman (menteri luar negeri Thailand)

5. Narsico Ramos (menteri luar negeri Filipina)

Maksud dan tujuan ASEAN tercantum dalam dokumen pendirian ASEAN, Deklarasi Bangkok, yaitu sebagai berikut.

1. Mempercepat kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara.

2. Meningkatkan kerja sama antarnegara untuk saling membantu satu sama lain, mengatasi masalah bersama di bidang sosial, ekonomi budaya, pengetahuan, dan teknologi.

3. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan tertib hukum di kawasan Asia Tenggara.

4. Memelihara kerja sama dalam upaya peningkatan pendayagunaan pertanian, industri, perluasan perdagangan komditi interasional, perbaikan sarana distribusi dan komunikasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan PBB,sejak awal kemerdekaan hingga saat ini tentu sebuah komitmen yang sangat baik Indonesia sebagai negara yang merdeka.Hal ini tentu akan memperkuat posisi Indonesia dalam dunia internasional.Sehubungan dengan peran Indonesia dalam PBB,maka hubungan diplomatis yang telah berlangsung sejak 1950 singga sekarang ,erupakan bukti kesungguhan Indonesia kepada PBB.Terkait dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Indonesia merupakan sebuah prestasi yang besar,sehingga mampu meyepakai rancangan resolusi bersama negara lain untuk kemajuan perlindungan HAM di dunia.Misi perdamaian dunia yang diikuti dengan mengirim Pasukan Garuda adalah hal yang mencerminkan Pembukaan UUD 1945 sehingga terus ikut aktif dalam menjaga perdamaian dan keaman dunia.Upaya yang telah disampaikan Indonesia terkait Reformasi PBB mengenai 5 hal yaitu jenis keanggotaan,persoalan hak veto,keterwakilan kawasan,jumlah anggota DK setelah perluasan serta metode kerja dan hubungan anatar DK dengan Majelis Umum PBB.

Tujuan terbentuknya ASEAN tercantum dalam naskah Deklarasi Bangkok, antara lain sebagai berikut:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum d dalam negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu, juga mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.

c. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu dengan yang lain di dalam menangani masalah kepentingan bersama yang menyangkut berbagai bidang. Misalnya, di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.

B. Saran

Hemat saya,Indonesia harus terus mingkatkan prestasinya serta berperan aktif dalam PBB,hal tersebut secara langsung dan tidak langsung sangat mempengaruhi kedaulatan kedalam dan kedaulatan keluar Indonesia.Sehubungan dengan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM,tentu menjadi beban tersendiri bagi Indonesia untuk benar-benar dalam perlindungan HAM,terlebih masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sendiri,sama halnya dengan keikutsertaan Indonesia dalam organ Dewan Keamanan PBB yang harusnya mampu terlebih dulu menguatkan sitem keamana dan pertahanan nasional sehingga tidak akan muncul lagi persoalan perbatasan,dan teroris yang masih terus berkembang.

Indonesia harus mampu memberikan kontribusi positif kepada PBB melalui upaya-upaya terbaik utuk memberi pandangan kepada PBB utuk mampu nantinya menjadi sandaran bagi anggota ketika terjadi persolan yang turut melibatkan dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Barros, James . PBB Dulu Kini dan Esok. Jakarta:Bumi Aksara. 1984.

de Rover, C. To Serve & To Protect,Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2000.

Handayani, Yeni. Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Dunia International. Jurnal Rechts Vinding Online.

Suwardi, Sri Setianingsih. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta:Univeritas Indonesia Press.2004

Sumber Internet:

http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id diakses pada Jumat,26 September 2014 pukul 12:43 WIB

http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=10&l=id diakses pada Jumat,26 September 2014 pukul 12:44 WIB

http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=24&l=id diakses pada Jumat,26 September 2014 pukul 12:44 WIB

http://andika-rani.blogspot.com/2011/12/makalah-tentang-peran-indonesia-dalam.html

[2][2] Yeni Handayani, Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia di Dunia International, Jurnal Rechts Vinding Online. hlm.2.

[3][3] C. de Rover, To Serve & To Protect,Acuan Universal Penegakan HAM, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2000) hlm.68.

[4][4]http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=24&l=id diakses pada Jumat,26 September 2014 pukul 12:44 WIB

[5][5] Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta:UI Press,2004).hlm.290

[6][6]James Barros, PBB Dulu Kini dan Esok, (Jakarta:Bumi Aksara,1984). hlm.8.

[7][7] http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id diakses pada Jumat,26 September 2014 pukul 12:43 WIB

Kambing Liwa

Berbagi yang Bermanfaat

MAKALAH PERAN INDONESIA DALAM PBB DAN ASEAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PEMBAHASAN

E. Peran Indonesia dalam Lingkungan Negara-Negara ASEAN

BAB III

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Popular 30 day

Labels

Pengunjung

Popular of Kambingliwa

Blog Archive

Mengenai Saya

Arsip Blog

Label

Menu Footer Widget